Ketika Aspirasi Tersandera Kriminalitas
Demonstrasi adalah wujud sah dari demokrasi, sarana bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi dan kritik. Namun, di balik semangat perjuangan, seringkali muncul bayang-bayang gelap: aksi kriminalitas. Fenomena ini bukan hanya mencoreng citra gerakan, tetapi juga merugikan banyak pihak dan mencederai tujuan mulia demonstrasi itu sendiri.
Aksi kejahatan yang sering terlihat saat demo meliputi perusakan fasilitas umum (seperti membakar kendaraan, merusak bangunan, atau merobohkan rambu), penjarahan toko atau properti pribadi, hingga penyerangan fisik terhadap aparat keamanan, jurnalis, atau bahkan sesama demonstran. Tidak jarang pula terjadi pencurian, provokasi kekerasan, atau vandalisme yang tidak relevan dengan tuntutan demo.
Kondisi keramaian dan anonimitas massa sering dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak pidana. Mereka bisa jadi adalah pihak yang sengaja menunggangi momentum untuk keuntungan pribadi, atau provokator yang bertujuan memecah belah dan menciptakan kekacauan. Akibatnya, fokus demo bergeser dari penyampaian aspirasi menjadi penanganan kerusuhan.
Dampak dari kriminalitas ini sangat merugikan. Selain menimbulkan kerugian materiil yang besar, juga menciptakan ketakutan di masyarakat, merusak kepercayaan publik terhadap gerakan demo, dan paling fatal, menghilangkan simpati terhadap perjuangan yang sebenarnya. Aparat penegak hukum pun dituntut untuk bertindak tegas memisahkan antara demonstran sejati dengan pelaku kriminal.
Penting bagi kita untuk membedakan aspirasi murni dengan tindakan anarkis dan kriminal. Hak bersuara harus dihormati, tetapi tidak boleh menjadi tameng bagi kejahatan. Demi menjaga integritas demokrasi dan kemurnian perjuangan, setiap individu, baik peserta demo maupun pihak berwenang, wajib memastikan bahwa demonstrasi tetap berada dalam koridor hukum dan kedamaian, agar aspirasi tidak tersandera oleh kejahatan.
