Pengkhianatan Berdasi: Luka Bangsa yang Menganga
Korupsi pejabat bukanlah sekadar tindak pidana, melainkan pengkhianatan telanjang terhadap amanah dan kepercayaan rakyat. Mereka yang seharusnya menjadi pelayan publik, justru berbalik menjadi perampok kekayaan negara, merampas hak-hak dasar masyarakat demi keuntungan pribadi atau kelompok.
Dampaknya masif: menghambat pembangunan ekonomi, memiskinkan rakyat, serta meruntuhkan sendi-sendi keadilan dan kepercayaan publik. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur, lenyap masuk ke kantong pribadi, meninggalkan jutaan warga dalam kemiskinan dan keterbelakapan. Integritas sistem hukum dan birokrasi pun terkikis, menciptakan lingkungan yang tidak sehat dan penuh ketidakpastian.
Fenomena ini lahir dari keserakahan, minimnya integritas, dan penyalahgunaan wewenang yang tidak terkontrol. Korupsi pejabat adalah cerminan rapuhnya moral dan lemahnya pengawasan.
Memberantas korupsi pejabat bukanlah tugas satu pihak, melainkan perjuangan kolektif. Dibutuhkan penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu, pengawasan publik yang aktif, transparansi, serta penanaman budaya integritas sejak dini. Hanya dengan langkah-langkah konkret ini, luka bangsa akibat pengkhianatan berdasi dapat disembuhkan, demi masa depan yang lebih adil dan sejahtera.
