Alasan DPR Mempercepat Legislasi
DPR mempercepat pembahasan RUU Penyesuaian Pidana karena kebutuhan untuk menyelaraskan hukum dengan perkembangan sosial dan teknologi. Banyak pasal lama dianggap tidak relevan dan perlu penyesuaian agar aparat penegak hukum memiliki dasar hukum yang mutakhir. Percepatan ini bertujuan agar sistem pidana nasional tetap responsif terhadap tantangan hukum modern.
Perubahan Pola Kejahatan yang Mendesak
Kejahatan digital, penyalahgunaan data, serta kriminalitas lintas negara menjadi alasan percepatan revisi. Ketentuan lama tidak selalu memadai untuk menghadapi kasus-kasus baru, sehingga DPR menilai pembaruan cepat diperlukan agar hukum pidana lebih efektif dan menutup celah hukum yang ada.
Konsolidasi Politik dan Efisiensi Pembahasan
Kesepakatan antarfraksi di DPR membuat rapat kerja berlangsung lebih cepat dan fokus pada poin-poin inti RUU. Efisiensi ini membantu percepatan legislasi, tetapi menimbulkan pertanyaan publik terkait keterbukaan dan kualitas kajian. Proses legislasi pidana tetap memerlukan ketelitian agar pasal yang disahkan dapat diterapkan secara adil dan jelas.
Kekhawatiran Publik terhadap Minimnya Partisipasi
Pembahasan cepat mengurangi kesempatan masyarakat sipil, akademisi, dan pakar hukum memberikan masukan. Akses terbatas terhadap draf RUU meningkatkan risiko munculnya pasal multitafsir atau kontroversial. Partisipasi publik sangat penting untuk memastikan perubahan hukum pidana tidak merugikan kepastian hukum dan hak-hak masyarakat.
Transparansi dan Akuntabilitas Legislasi
DPR perlu memperkuat transparansi agar percepatan tetap menjaga kualitas RUU. Publikasi draf secara berkala, konsultasi terbuka, dan keterlibatan pakar independen dapat meningkatkan akuntabilitas. Dengan prinsip kehati-hatian dan keterbukaan, pembaruan hukum pidana dapat efektif dan adil bagi seluruh pihak.
Kesimpulan
Percepatan RUU Penyesuaian Pidana menunjukkan upaya DPR menyesuaikan hukum dengan perkembangan kejahatan modern. Namun, percepatan harus tetap mempertahankan transparansi, partisipasi publik, dan kajian mendalam. Dengan keseimbangan ini, revisi hukum pidana dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik serta memperkuat legitimasi sistem hukum nasional.
