Kebijakan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) merupakan langkah strategis pemerintah pusat untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa. Melalui pembangunan infrastruktur masif dan promosi berskala internasional, kebijakan ini diharapkan mampu mendongkrak devisa negara. Namun, di balik ambisi besar tersebut, terdapat pergeseran signifikan dalam struktur politik ekonomi lokal di wilayah-wilayah yang menjadi titik fokus pembangunan. Intervensi negara yang sangat kuat dalam menentukan arah pemanfaatan lahan dan sumber daya alam menciptakan dinamika baru antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adat atau lokal.
Pergeseran Penguasaan Sumber Daya dan Lahan
Salah satu dampak paling nyata dari kebijakan pariwisata super prioritas adalah perubahan pola penguasaan lahan. Struktur ekonomi lokal yang sebelumnya mungkin berbasis pada sektor primer seperti pertanian atau perikanan, secara perlahan bergeser ke arah sektor jasa dan properti. Masuknya investor besar untuk membangun resor, hotel berbintang, dan fasilitas pendukung lainnya sering kali memicu kenaikan harga tanah yang drastis. Secara politik ekonomi, hal ini menciptakan konsentrasi kekuasaan pada pemilik modal besar yang memiliki akses langsung ke kebijakan pemerintah pusat, sementara masyarakat lokal berisiko terpinggirkan dari aset-aset produktif mereka sendiri jika tidak disertai dengan skema perlindungan lahan yang kuat.
Dinamika Relasi Kuasa Antara Pusat dan Daerah
Kebijakan pariwisata super prioritas sering kali dikelola melalui badan otoritas atau koordinasi langsung dari kementerian terkait di tingkat pusat. Hal ini menciptakan struktur politik ekonomi yang bersifat top-down, di mana keputusan-keputusan krusial mengenai tata ruang dan alokasi anggaran lebih banyak didominasi oleh visi nasional. Pemerintah daerah dituntut untuk menyelaraskan kebijakan lokal mereka dengan agenda besar tersebut. Meskipun ini mempercepat birokrasi dan pembangunan fisik, tantangannya adalah memastikan bahwa otonomi daerah dan aspirasi komunitas lokal tetap memiliki ruang dalam pengambilan keputusan. Relasi kuasa ini sangat menentukan seberapa besar “kue” ekonomi dari pariwisata yang benar-benar tinggal di daerah tersebut.
Transformasi Struktur Tenaga Kerja Lokal
Transformasi ekonomi dari agraris ke industri pariwisata mengubah struktur pasar tenaga kerja di tingkat lokal. Kebijakan super prioritas menuntut standar pelayanan internasional yang sering kali belum sepenuhnya dikuasai oleh tenaga kerja lokal. Akibatnya, terjadi kesenjangan di mana posisi-posisi strategis atau manajerial diisi oleh tenaga kerja dari luar daerah, sementara masyarakat lokal lebih banyak terserap di sektor informal atau pekerjaan tingkat bawah. Secara politik ekonomi, kondisi ini bisa menciptakan ketegangan sosial jika tidak ada kebijakan afirmasi yang sistematis untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia lokal agar mampu bersaing di industri pariwisata yang sedang tumbuh pesat.
Komodifikasi Budaya dan Identitas Lokal
Dalam kacamata politik ekonomi, budaya lokal sering kali mengalami proses komodifikasi untuk memenuhi selera pasar pariwisata global. Tradisi, ritual, dan gaya hidup masyarakat setempat menjadi aset ekonomi yang dipaketkan sebagai daya tarik wisata. Di satu sisi, hal ini memberikan peluang ekonomi baru dan pelestarian budaya. Namun di sisi lain, struktur politik lokal harus mampu menjaga agar proses komodifikasi ini tidak merusak esensi nilai-nilai asli masyarakat. Keberpihakan kebijakan terhadap keberlanjutan budaya sangat penting agar masyarakat lokal tidak hanya menjadi objek tontonan, tetapi tetap menjadi subjek yang memegang kendali atas identitas dan warisan leluhur mereka.
Tantangan Inklusivitas dan Keberlanjutan Ekonomi
Pembangunan pariwisata super prioritas membawa harapan besar bagi peningkatan kesejahteraan, namun risiko ketimpangan ekonomi tetap mengintai. Struktur ekonomi yang terlalu bergantung pada satu sektor pariwisata membuat daerah tersebut rentan terhadap guncangan eksternal, seperti pandemi atau krisis ekonomi global. Oleh karena itu, strategi penguatan ekonomi lokal harus diarahkan pada diversifikasi usaha dan penguatan UMKM agar bisa masuk ke dalam rantai pasok industri pariwisata. Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan destinasi melalui koperasi atau desa wisata menjadi kunci agar perubahan struktur politik ekonomi lokal benar-benar memberikan dampak inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
