Parlemen Berkuasa, Rakyat Mengawasi: Mengungkap Sistem Parlementer
Dalam lanskap demokrasi modern, sistem parlementer adalah salah satu pilar pemerintahan yang paling umum. Sistem ini secara fundamental menempatkan parlemen (legislatif) sebagai jantung kekuasaan, di mana pemerintah (eksekutif) lahir dan bertanggung jawab penuh kepadanya.
Ciri Khas dan Mekanisme Utama:
-
Pemisahan Kepala Negara & Kepala Pemerintahan: Sistem parlementer memiliki dua figur kepemimpinan. Kepala Negara (misalnya Presiden dalam republik atau Monarki konstitusional) biasanya bersifat seremonial dan simbolis. Sementara itu, Kepala Pemerintahan (seperti Perdana Menteri atau Kanselir) memegang kekuasaan eksekutif riil dan memimpin kabinet.
-
Pemerintah Lahir dari Parlemen: Kabinet dan Perdana Menteri dibentuk dari partai atau koalisi partai yang memenangkan mayoritas kursi di parlemen. Perdana Menteri umumnya adalah pemimpin partai atau koalisi mayoritas tersebut.
-
Akuntabilitas Penuh: Pemerintah harus senantiasa mempertahankan kepercayaan (confidence) parlemen. Jika parlemen mengeluarkan mosi tidak percaya (vote of no confidence) terhadap pemerintah, kabinet wajib mengundurkan diri. Dalam beberapa kasus, Perdana Menteri juga bisa meminta Kepala Negara untuk membubarkan parlemen dan mengadakan pemilihan umum baru.
-
Fleksibilitas & Responsivitas: Karena eksekutif dan legislatif saling terkait erat, sistem ini cenderung sangat responsif terhadap perubahan opini publik dan kebutuhan mendesak. Kebijakan dapat diimplementasikan dengan lebih cepat jika ada dukungan mayoritas di parlemen.
Kelebihan & Tantangan:
- Kelebihan: Akuntabilitas pemerintah lebih jelas karena langsung diawasi oleh wakil rakyat. Sistem ini juga dapat lebih fleksibel dalam merespons krisis.
- Tantangan: Rentan terhadap ketidakstabilan jika terjadi koalisi yang rapuh atau seringnya mosi tidak percaya, yang bisa menyebabkan seringnya pergantian pemerintahan. Dominasi partai mayoritas juga bisa mengurangi peran efektif oposisi.
Secara ringkas, sistem parlementer adalah model pemerintahan yang menonjolkan prinsip akuntabilitas eksekutif kepada legislatif, memastikan bahwa kekuasaan selalu berada di bawah pengawasan ketat wakil rakyat. Dinamis, responsif, namun juga menuntut kematangan politik untuk mencapai stabilitas yang berkelanjutan.
